ADMINISTRASI BAGI PERENCANAAN | ST-AG BR

Administrasi pembangunan memiliki 2 sisi yaitu :

1. Pembangunan administrasi (penyempurnaan administrasi)

2. Administrasi pembangunan (administrasi bagi pembangunan)

Wujud administrasi (Waldo)

1. Manajemen

Dinamis, menunjukkan gerakan/proses

ü Administrasi pembangunan

2. Organisasi

Statis, mengikuti pola tertentu

ü Pembangunan administrasi

FUNGSI ADMINISTRASI BAGI PEMBANGUNAN

1. Perencanaan

2. Pengerahan sumber daya

3. Pengerahan partisipasi masyarakat

4. Penganggaran

5. Pelaksanaan pembangunan

6. Koordinasi

7. Pemantauan dan evaluasi

8. Pengawasan

9. Peran informasi

A. PERENCANAAN

ü Merupakan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

ü Penyusunan rencana harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan :

1. Tujuan akhir yang dikehendaki

2. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya

3. Jangka waktu untuk mencapai sasaran tersebut

4. Masalah-masalah yang dihadapi

5. Modal/sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiaannya

6. Kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya

7. Orang, organisasi dan badan pelaksanaannya

8. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya

9. Perencanaan bersifat kontinyu

ü Kegagalan perencanaan

1. Penyusunan perencanaan tidak tepat

2. Pelaksanaan tidak sesuai perencanaan

3. Perencanaan mengikuti paradigma tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan di negara tertentu

ü Supaya tidak gagal, maka :

1. Perencanaan harus dilakukan secara kontinyu

2. Proses perencanaan yang kontinyu terdapat unsure-unsur

a. Berorientasi kepada pelaksanaan

b. Mengandung unsur kontinuitas dan fleksibilitas

c. Mengusahakan agar perencanaan bersifat seoperasional mungkin

d. Adanya sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan

e. Perlu adanya proses penyesuaian rencana sesuai dengan pelaksanaannya

B. PENGERAHAN SUMBER DAYA

Setelah perencanaan disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah pengerahan sumber daya untuk pembangunan, sumber daya tersebut dapat berupa : (dana, SDM, SDA, Teknologi, Organisasi/kelembagaan)

1. Mobilisasi dana pembangunan

Sebagaimana sudah diutarakan sebelumnya, perlu ada dana untuk pembangunan. Dana tersebut dikumpulkan dalam bentuk (tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, investasi dalam negeri/asing). Untuk itu pemerintah harus merangsang investasi melalui berbagai instrument dan kemudahan.

2. Penyiapan SDM

Mempersiapkan SDM yang berkualitas yakni tenaga kerja yang (kreatif, produktif, memiliki disiplin dan etos kerja, serta mampu mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang). Persiapan SDM itu hampir di semua bidang pembangunan terutama diklat, iptek, agama dan budaya.

3. Penguatan kelembagaan

Pembangunan sebagai kegiatan yang kompleks meliputi berbagai disiplin, sektor, kepentingan dan kegiatan. Memerlukan lembaga-lembaga yang mampu menampung, menyalurkan, dan mengatasi serta mensinergikan berbagai aspek tersebut. Lembaga-lembaga itu meliputi : birokrasi, pasar (dunia usaha), partai politik, lembaga hukum, dsb.

C. MENGGERAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Seringkali pembangunan tidak mencapai sasaran karena tidak melibatkan rakyat. Hal tersebut terjadi karena :

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat

2. Masyarakat tidak memahami maksud pembagunan

3. Pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat

4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tapi rakyat tidak melibatkan.

Menggerakan partisipasi masyarakat

Oleh karena itu dalam administrasi pembangunan harus :

1. Melibatkan rakyat

2. Dipahami maksudnya oleh rakyat

3. Mengikusertakan rakyat dalam pelaksanaannya

4. Dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kini masyarakat dalam pembangunan diwujudkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang)

4 aspek penting dalam partisipasi

1. Terlibatnya rakyat dalam proses politik untuk arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan

2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) masyarakat dalam pembangunan

3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan

4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan

3 hal penting dalam partisipasi

1. Kepemimpinan (bagaimana pemimpin menciptakan partisipasi dalam pembangunan)

2. Komunikasi (bagaimana pemerintah mengkomonikasikan pembangunan)

3. Pendidikan (pendidikan tinggi akan mempermudah partisipasi)

D. PENGANGGARAN

Sistem penganggaran dikenalkan pertama kali di inggris (1822). Menurut Rubin (1992), anggaran menghubungkan tugas yang akan dilakukan dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Anggaran terdiri dari 2 sisi yaitu penerimaan dan pengeluaran.

ü Sisi penerimaan :

1. Didapat dari pajak dan bukan pajak

2. Jika kurang dapat meminjam

ü Sisi pengeluaran :

1. Anggaran rutin : anggaran yang diperlukan untuk biaya rutin pemerintah meliputi (belanja pegawai, belanja barang rutin, membayar hutang negara (jika ada))

2. Anggaran pembangunan

a. yakni data yang tersedia untuk membiayai kegiatan pembangunan yang direncanakan

b. terdiri dari dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dikurangi belanja rutin yang disebut juga sebagai tabungan pemerintah dan bantuan luar negeri berupa pinjaman atau hibah

c. pinjaman luar negeri dapat berbentuk bantuan program penganggaran

E. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Untuk melaksanakan pembangunan pemerintah biasanya menuangkan dalam bentuk proyek-proyek. Proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan jelas :

1.    Tujuannya

2.    Sasaran yang akan dicapai

3.    Cara mengukur keberhasilannya

4.    Jangka waktu pelaksanaannya

5.    Tempat pelaksanaannya

6.    Cara pelaksanaannya

7.    Kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan

8.    Biaya

9.    Tenaga yang diperlukan dan badan yang akan melaksanakan

10.  Proyek biasanya menginduk ke program tertentu dari pemerintahan

11.  Tugas administrasi pembangunan untuk menjamin bahwa proyek-proyek pembangunan yang secara fisik dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah.

F. KOORDINASI

Dengan koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan oleh berbagai badan serta di berbagai daerah berjalan serasi dan menghasilkan sinergi.

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan diperlukan pula agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai.

Evaluasi kinerja dapat memberikan informasi tidak hanya menyangkut input dan output tetapi lebih jauh lagi menyangkut hasil (result) dan manfaat (benefit) termasuk pula danpaknya.

Pergeseran dapat berupa :

1. Sasaran yang tidak tercapai

2. Sasaran yang terlampui

3. Ada peralihan dari sasaran situ ke sasaran lain

Pergeseran tersebut terjadi karena :

1.  Ada hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan

2.  Ada perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan

3.  Realisasi dan perkiraan yang berbeda dari perencanaan

4.  Perencanaannya keliru

Evaluasi kinerja dapat dilakukan pada :

1. Saat proyek sedang berjalan

2. Proyek selesai dibangun

3. Proyek sudah berfungsi

Evaluasi dilakukan dengan menetapkan indikator dan melaksanakan studi evaluasi yang terdiri dari :

ü Input  :    sumber daya yang tersedia

ü Output :    hasil keluaran dari input yang tersedia

ü Outcome :    hasil dari output

ü Impact :    kontribusi outcome terhadap hasil yang lebih makro

H. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pengawasan mirip dengan pemantauan, perbedaannya adalah :

1. Pengawasan lebih menekankan pada akuntabilitas dan transparansi sektor publik

2. Lebih ditekankan pada penanganan sumber dana

3. Terjadi pada saat proyek/program dilaksanakam untuk deteksi dini penyimpangan

Pengawasan akan lebih baik apabila bersifat menangkal kerugian yang lebih besar. Kegiatan pengawasan berfokus pada siapa, apa yang salah dan mengapa kesalahan itu terjadi. Sistem pengawasan dapat dibagi menjadi dua : operasional dan organisasional

I. SISTEM INFORMASI DALAM PEMBANGUNAN

Ketersediaan data/informasi yang lengkap dan akurat sangat diperlukan dalam manajemen pembangunan bahkan menjadi modal pokok dalam perencanaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi agar informasi dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Untuk itu perlu diimplemantasikan elektronik government dalam administrasi pembangunan.